Rosim Nilai Sistem Pemerintahan Mahasiswa Unila Tak Sesuai Konsep Pemerintahan NKRI

Rosim CS   10/08/2016   kabar Kampus   Comment  

Pembaca yang budiman, melihat akhir-akhir ini sedang heboh dimedia sosial mengenai Sistem Pemerintahan Mahasiswa Unila yang lagi marak dibicarakan. Mendorong tim redaksi tumbai.com untuk bertandang ke kediaman salah satu aktivis mahasiswa yang juga mengkritisi sistem tersebut diakun media sosialnya, facebook. Berikut berita yang kami rilis pagi ini :

Bandar Lampung (8/9) -   Tumbai.com - Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Rosim Nyerupa mengkritik sistem pemerintahan mahasiswa universitas lampung yang saat ini berjalan. Hal tersebut disampaikan rosim kepada awak media dalam diskusi redaksi tumbai.com (8/9) pagi ini di Kediamannya.

Rosim menjelaskan Sistem Pemerintahan mahasiswa Universitas Lampung tidak sesuai dengan konsep yang dianut trias politica yakni Fungsi Legislatif untuk membuat Undang-Undang, Fungsi Eksekutif untuk melaksanakan Undang-Undang, dan Fungsi Yudikatif untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati (Fungsi Mengadili).

Meskipun telah terdapat lembaga eksekutif mahasiswa yang dipimpin oleh presiden mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa namun lembaga yang akan menangani suatu permasalahan negara mahasiswa seperti sengketa pemira dan gugatan-gugatan lainnya misalkan tidak ada (Lembaga Yudikatif Mahasiswa). Belum lagi kelengkapan negara lainnya.

"Sistem Pemerintahan Mahasiswa diunila tidak sesuai dengan sistem yang dianut negara kita. saya sangat heran dengan sistem yang ada, sudah tahu tidak sesuai dengan konsep pemerintahan yang ada tapi kenapa tidak diluruskan oleh pejabat mahasiswa di Universitas yang selama ini menjabat" singkat rosim.

Kendati demikian, rosim menilai seharusnya Dewan Perwakilan Mahasiswa saat ini fokus kepada pembenahan sistem pemerintahan yang ada, baik yang menyangkut konstitusi mahasiswa yang mendapat kritik usang mahasiswa, Undang-undang pemira dengan konsep demokrasi yang mempertimbangkan peta suara setiap fakultas, maupun badan legislatif itu sendiri juga membuat terobosan baru adanya lembaga Yudikatif Mahasiswa yang dipandang penting. 

Melihat kinerja dengan model seperti ini, rosim justru menilai Dewan Perwakilan Mahasiswa terkesan hanyalah atribut suksesi pemira saja.

"Ini miniatur negara Republik Indonesia, Sistemnya harus sama dengan sistem negara kita, Kita ini mahasiswa yang paham katanya, yang kritis katanya, udah aksi sana-sini eh..ngurus rumah saja belum teratur. Wajar saja tiap tahun Gubernur tidak dilantik Presiden dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri" sahut rosim sambil bercanda.

"Masa iya jika ada masalah negara mahasiswa ini, misalkan sengketa pemira yang kerap kali terjadi, lalu MPM yang kemudian menjadi tempat muaranya perkara itu ? kan lucu. MPM yang mengesahkan Undang-undang, MPM juga yang membatalkan Undang-undang, inikan lucu sangat. Kita belum melihat Produk Hukum tahun ini yang dibuat oleh mereka. ini yang kata istilah pepatah, kita menanam, kita merawat, kita juga memetik buah" tegas rosim.

Rosim berharap, Ketua MPM dan DPM Universitas Lampung dapat dengan serius untuk membenahi keberlangsungan sistem yang ada. 

"Rumah yang dalam kondisi darurat ini harus segera diselamatkan atau pemimpin negara ini tidak paham sistem pemerintahan dan demokrasi ya ? " Kata Rosim.

"Kalau mengutip kata Montesquieu, Kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi tersebut (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) tidak dipegang oleh satu badan atau organisasi, tetapi oleh tiga lembaga yang terpisah. Maka saya pastikan bahwa mahasiswa universitas lampung belum merdeka secara politik" imbuh Aktivis Mahasiswa yang lahir di Bumi Beguwai Jejamo Wawai, Lampung Tengah ini. *Red